NUANSA – Pemkab Lampung Selatan melaju ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026. Tim penilai dari Kementerian PPN/Bappenas melakukan wawancara dan verifikasi di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (2/7/2026).
Lampung Selatan menjadi satu dari lima kabupaten di Lampung yang berhak mengikuti tahap ini setelah lolos penilaian dokumen perencanaan.
Tim penilai hadir langsung: Prof. Benedictus Raksaka Mahi, Ph.D., Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc., Ir. Andi Setyo Pambudi, S.T., M.Si., dan Abdul Gofar, S.I.Kom. Prof. Dr. Gabriel Lele mengikuti secara daring. Turut hadir Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc., bersama jajaran pemkab, akademisi, dan pemangku kepentingan.
Tim Penilai Utama Bappenas, Andi Setyo Pambudi, menyampaikan, tahap kedua bertujuan memperoleh informasi tambahan dan mengonfirmasi hasil evaluasi tahap pertama.
"Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang kami kunjungi. Artinya, Kabupaten Lampung Selatan memiliki peluang untuk menjadi penerima Penghargaan Pembangunan Daerah apabila memperoleh nilai terbaik dibandingkan kabupaten lainnya," ujarnya.
Penilaian mencakup wawancara dan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan implementasi. Penilaian berdasarkan empat aspek: pencapaian pembangunan (30%), kualitas dokumen perencanaan (25%), proses penyusunan dokumen (25%), dan program unggulan daerah (20%).
"Tujuan kami adalah memperoleh informasi dan konfirmasi terhadap apa yang telah dinilai pada tahap pertama. Karena itu, kami juga melakukan verifikasi kepada para stakeholder agar memperoleh gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah," tambahnya.
Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Saruhian, memaparkan capaian 2025: pertumbuhan ekonomi 5,71%, angka kemiskinan 12,05%, tingkat pengangguran 4,67%, dan IPM terus meningkat. Produktivitas padi naik 37% dan jagung 50% didukung mekanisasi pertanian, sarana panen, dan kawasan pertanian produktif.
Tata kelola pemerintahan juga meningkat: Reformasi Birokrasi kategori BB, Indeks SPBE, serta inovasi digital seperti Musrenbang Online, SIPO Rindu, dan integrasi pokok-pokok pikiran DPRD ke sistem perencanaan.
Pemkab Lampung Selatan optimistis dapat menunjukkan konsistensi antara dokumen, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Keikutsertaan ini menjadi momentum meningkatkan kualitas perencanaan dan tata kelola pembangunan yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi kesejahteraan masyarakat. (Ech-Kmf)