NUANSA – Pemkab Lampung Selatan memperkuat langkah percepatan penurunan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi program berbasis data. Hal ini dibahas dalam Rakor TKPK Tahun 2026 di Aula Rajabasa, Selasa (23/6/2026).
Rakor dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, dan dihadiri kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta mitra pembangunan.
Tri menyampaikan angka kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 sebesar 12,05 persen, dan kemiskinan ekstrem 0,60 persen. Meski membaik, angka ini masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Ia meminta semua perangkat daerah menjadikan penurunan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program kerja 2026.
Ia juga menekankan pemutakhiran dan validasi DTSEN sebagai basis data bansos agar tepat sasaran. Tri menyoroti realisasi anggaran program yang baru mencapai 14–19 persen pada Triwulan I 2026, dan mendorong percepatan kegiatan di Triwulan II.
“Kita harus memastikan setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pengurangan kemiskinan, bukan sekadar memenuhi target realisasi anggaran,” tegasnya.
Tri mengarahkan agar program pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan bansos terintegrasi dengan DTSEN. Pemkab berharap seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi, kualitas data, dan pelaporan untuk menurunkan kemiskinan menuju Lampung Selatan yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing. (Nsy)